PERENCANAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Perencanaan sebagai salah satu fungsi organic dalam manajemen, merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi organic lainya di dalam manajemen. Dalam proses kerjanya perencanaan menerima masukan dari fungsi-fungsi organic manajemen lainnya, misalnya dari fungsi organic pengorganisasian menerima masukan yang berupa tujuan organisasi, dari fungsi organic pengawasan menerima masukan umpan balik berupa laporan hasil pelaksanaan suatu rencana.
Tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan pengawantahan dari berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dalam bidang agama, ideology, politik, ekonomi, social budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keamanan dan pertahanan.
Administrasi dalam arti sempit Dalam pengertian ini, administrasi diambil dari istilah dalam bahasa Belanda administratie yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain.[2]
Administrasi dalam arti luas, Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan asas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[3] Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan tercapai.
Dengan memahami pengertian administrasi secara luas diharapkan terdapat keluasan wawasan pemahaman terhadap istilah administrasi. Administrasi bukan hanya pekerjaan tulis menulis di belakang meja, akan tetapi mencakup pengaturan manusia dan non manusia (waktu, tempat, sarana, dan prasarana).
Charles A. Beard, seorang historikus politik terkenal dalam salah satu karyanya yang dikutif oleh Albert Lepawsky dalam buku Administration menyatakan bahwa: “Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat bergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah modern.[4]
Pendapat di atas menekankan pentingnya administrasi dalam abad modern ini. Bahkan, tegak rubuhnya suatu Negara, maju mundurnya peradaban manusia serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia tidak dikarenakan perang nuklir atau malapetaka, akan tetapi tergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki.
Pertimbangan rasional yang diambil adalah ada suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu namun dikerjakan tidak teratur, belum ada administrasi. Demikian pula usaha kerja sama secara teratur tanpa adanya tujuan pun belum dapat dikatakan ada administrasi. Jadi syarat atau prinsip adanya administrasi adalah:
1. adanya kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang,
2. adanya penataan atau pengaturan dalam kerja sama,
3. adanya tujuan yang akan dicapai dari kegiatan kerja sama. Fungsi Administrasi Pendidikan
1. Fungsi Administrasi Pendidikan
Dalam proses pelaksanaannya, administrasi dan manajemen mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang disebut/ diartikan sebagai fungsi-fungsi administrasi dan manajemen.
Di bawah ini akan dikemukakan pendapat para ahli tentang fungsi administrasi “George R Terry mengemukakan empat fungsi yang terkenal dengan akronim POAC, yaitu : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan), dan Controlling (pengawasan). Henry Fayol menegemukakan lima fungsi, yaitu : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian komando), Coordinating (pengoordinasian), dan Controlling (pengawasan). Luther M. Gullick mengemukakan tujuah fungsi yang terkenal dengan akronim POSDCORB, yaitu: Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (pengadaan tenaga kerja), Directing (pemberian bimbingan), Coordnating (pengkoordinasian), Reporting (pelaporan), dan Budgeting (penganggaran). Harold Koontz dan O’Donnel menegmukakan lima fungsi yaitu : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (pengadaan tenaga kerja), Directing (pemberian bimbingan), dan Controlling (pengawasan). Menurut John F. Mee terdapat empat fungsi yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Motivating (pemberian motivasi), dan Controlling (pengawasan). Sementara itu, S.P. Siagian membagi kedalam lima fungsi, yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pemberian motivasi, Pengawasan, dan Penilaian.[5]
Sejalan dengan uraian diatas, administrasi pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, fungsi administrasi pendidikan di sekolah meliputi:
1. Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan trategi pencapaian tujuan dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut.
2. Fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas,struktur, yang berwujud sebagai suatu badan yang integral.
3. Fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya bermuara pada relevansi, efektivitas, dan efisiensi hasil kerja yang hendak dicapai.
4. Fungsi pengawasan, meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur sampai berapa jauh tujuan telah tercapai.
Perencanaan Pembelajaran
Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.[6]
Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Anderson (1989:47), perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan.[7]Menurut Roger A. Kauffman (1972) perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.[8]Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebutkan jembatan yang menghbungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dari pengertian itu Koontz (1972) menyimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat terpercaya, serta memperkirakan perhatian yang akan datang.[9]Menurut Johnson (1978) bahwa perencanaan adalah suatu proses dengan mana sistem menyesuaikan berbagai sumber daya yang ada untuk mengubah lingkungan dan kekuatan internal.[10]
Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan pengajaran adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.[11]
Fungsi Perencanaan
Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan dimaksudkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan seperti yang diharapkan.[12]
Sesungguhnya fungsi perencanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menyajikan suatu sistem keputusan yang terpadu sebagai kerangka dasar bagi kegiatan organisasi.[13]
Dalam konsep sistem, fungsi perencanaan merupakan suatu rancangan sistem yang harus memberikan pertimbangan pada tujuan yang menyeluruh dari organisasi, integrasi pekerja subsistem kearah tujuan tersebut kemudian tujuan dan sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam rencana-rencana lebih terperinci dan khusu dibagikan kepada semua sistem organisasi.[14]
Metode-Metode Perencanaan
Beberapa metode yang digunakan secara umum dala perencanaan, tetapi dapat diterapkan dibidang pendidikan ditemukan oleh Augus W. Smith (1982), antara lain.
a. Metode mean-ways and analysis (analisis mengenai alat – cara – tujuan)
metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternative untuk mencapai tujua tertentu.
Metode input-output analysis (analisis masukan dan keluaran) metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem.
c. Metode econometric analysis (analisis ekonomerik)
metode ini menggunakan data empiric, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi.
Metode cause-effect diagram (diagram sebab akibat)
metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sikuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan.
Metode delphi
Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengekplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi “judgments” tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus.
Metode heuristik
Metode ini dirancang untuk mengekplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian.
\ Metode analisis siklus kehidupan (life-cycle analisis)
Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program atau aktivitas.
Metode value added analysis (analisis nilai tambah)
Pengembangan Konsep Manajemen dalam Perencanaan Pendidikan
Bervariasinya kebutuhan murid akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespons dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan.[16]
Hal tersebut memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkit dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada bagian terdepan daripada proses pendidikan, diskusi ini memberi konsekuensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.[17]
Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja, tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, lingkungan sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama sering kali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat. rasional, normatif dan pendekatan prespektif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat di apresiasikan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.[18]
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternative baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979).[19] Karakter konsep Manajemen
Beberapa indikator yang menunjukkan karakter konsep manajemen, yaitu sebagai berikut:
Bervariasinya kebutuhan murid akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespons dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan.[16]
Hal tersebut memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkit dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada bagian terdepan daripada proses pendidikan, diskusi ini memberi konsekuensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.[17]
Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja, tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, lingkungan sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama sering kali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat. rasional, normatif dan pendekatan prespektif di dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat di apresiasikan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.[18]
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternative baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979).[19] Karakter konsep Manajemen
Beberapa indikator yang menunjukkan karakter konsep manajemen, yaitu sebagai berikut:
a. lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
b. sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai;
c. sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;
d. adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk murid) untuk berprestasi;
e. adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK;
f. adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu; dan
g. adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.[20]
Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan.[21]
Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang bermutu/bermutu bagi masyarakat.[22]
Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggug jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keungan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan mutu total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain.[23]
Prinsip Pengelolaan Mutu
Prinsip-prinsip pengelolaan mutu total adalah sebagai berikut:
a. perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu;
b. mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah;
c. prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan;
d. sekolah harus menghasilkan murid yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kemantangan emosional.
Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan dapat memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya murid. Jadi sekolah harus mengontrol semua sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.[24]
Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Perencanaan Dan Manajemen Pendidikan
Sejak beberapa waktu terakhir, dikenalkan dengan pendekatan “bru” dalam manajemen sekolah yang diacu sebagai manajemen yang berbasis sekolah (school based management) atau MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, and National Association of Secondary School Principals menerbitkan dokumen berjudul School based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelolapendidik pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan denagn rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.[25]
Di Indonesia, gagasan penerapan pendakatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola dekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri seluruh birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat oerasional telah menyusut separuhnya, sehingga dikhawatirkan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan sebagainya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional, yaitu sekolah.[26]
MSB adalah upaya sungguh-sungguh yang rumit, yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dua yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid.[27]
DAFTAR PUSTAKA
Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung, 1981
Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. 1982
Dr. Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
H. Veithzal Rivai dan Hj. Sylviana Murni, Education Management. Jakarta: Rajawali Press, 2012
Sondang P.Siagian. Analisa serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung, 1986
Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005)
[1] Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 5
[2] Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional. 1982). Hlm. 16.
[8] Op.cit, Dr. Nanang Fattah, hlm. 49
[9] Loc.cit
[10] Op.cit, Syafaruddin dan Irwan Nasution, hlm. 91
[11] Op.cit, Dr. Nanang Fattah, hlm. 50
[12] H. Veithzal Rivai dan Hj. Sylviana Murni, Education Management, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 103
[13] Op.cit, Syafaruddin dan Irwan Nasution, hlm. 92
[14]Ibid. hlm. 93
[15]Op.cit, Dr. Nanang Fattah, hlm.53
[18] Loc.cit
[20] Loc.cit
[21] Loc.cit
[23] Loc.cit
[24] Loc.cit
[26] Loc.cit
[27] Loc.cit
0 Response to "PERENCANAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN"
Posting Komentar